Jumat, 21 Sepember 2018 | 21:43 WIB

PEDAGANG PASAR CIWIDEY TOLAK EKSEPSI TERGUGAT BUPATI BANDUNG

foto

Administrator

Para kuasa hukum pedagang dan sejumlah perwakilan pedagang pasar Ciwidey sempat berfoto bersama usai mengikuti sidang gugatan class action di Pengadilan Negeri Bale Bandung, Rabu 7 Februari 2018. (bung wir)

SOREANGONLINE-Sidang gugatan Class Action  Pedagang Pasar Ciwidey melawan Bupati Bandung kembali digelar hari ini, Rabu 7 Februari 20018 di Pengadilan Negeri Bale bandung  dengan agenda sidang  pembacaan replik dari Para Penggugat (Para Pedagang Pasar Ciwidey).

Sebelumnya pada Rabu, 31 Januari 2018 digelar sidang Jawaban dari Tergugat (Bupati Bandung). Turut Tergugat I (PT. Primatama Cipta Sarana) dan Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Bandung)

Kuasa hukum pedagang, Dasep Kurnia Gunarudin, SH,MM menyatakan dalam repliknya bahwa para Pedagang menolak eksepsi Error in Subjekto yang disampaikan Bupati Bandung dalam Jawaban gugatan Minggu lalu.

Para pedagang berpegang teguh pada dalil dalil yang dikemukakan dalam gugatanya bahwa Bupati Bandung telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah lalai dan tidak hati hati dalam merelokasi pasar Ciwidey.

Selain itu, telah melanggar aturan SK tentang penunjukan PT Primatama Cipta Sarana yang mewajibkan menyediakan lahan seluas 50.000 m2,  namun hanya dipenuhi seluas 36.286 M2.

Sengketa antara para Pedagang pasar Ciwidey melawan Bupati Bandung dikarenakan adanya relokasi pasar Ciwidey dari lokasi blok Pakemitan di pusat kota Ciwidey ke blok Cibeureum pada tahun 2002.

“Mayoritas para Pedagang saat itu keberatan untuk pindah dan akhirnya terpaksa pindah ke lokasi pasar baru yang dibangun oleh Turut Tergugat II,” ujar Dasep yang akrab disapa pak haji tersebut.

Namun setelah dipindahkan oleh Bupati Bandung melalui surat keputusan Bupati Bandung Nomor:511.2/KEP.376-Dippas/2002 kejadian pahit menimpa para pedagang dengan tidak adanya kepastian hukum ditempat usaha yang baru tersebut.

Sebab, Pemerintah Kabupaten Bandung tidak mengelola pasar Ciwidey seperti saat dipasar lama. Terlebih lagi,  kepemilikan tempat usaha yang tidak jelas, Infrastruktur pasar seperti jalan yang hancur atap pada bocor disana sini.

Selain itu, masalah sampah, masalah keamanan,  praktek para rentenir yang merajalela karena surat surat kepemilikan kios-los di blokir oleh BPN atas permohonan Tergugat sehingga akses ke pihak perbankan menjadi terhambat.

Kemudian kondisi pasar baru Ciwidey kalah bersaing oleh toko toko moderen atau para pengusaha yang membuka toko sepanjang jalan raya dekat pasar lama yang sangat strategis. Bahkan disekitar lahan bekas pasar lama yang dulu dihancurkan sekarang  dibangun kembali pasar.

”Ini sangat mencederai rasa keadilan bagi para pedagang yang dulu dipaksa dipindahkan,” tutur Dasep

Penderitaan para Pedagang, lanjut dia, tidak selesai sampai disitu. Pembiaran yang dilakukan bupati Bandung membuat lahan terminal yang merupakan fasilitas umum yang sangat penting bagi berdirinya sebuah pasar telah diperjual belikan oleh PT Primatama Cipta Sarana yang mengklaim bahwa lahan terminal itu miliknya dan bupati yang nota bene pihak yang paling bertanggung jawab dalam pemindahan pasar Ciwidey tidak melakukan upaya hukum apapun .

Berbagai upaya  selama 15 tahun terakhir telah dilakukan oleh para pedagang Pasar Ciwidey untuk memperjuangkan hak haknya, termasuk melaksanakan aksi unjuk rasa yang melibatkan ribuan pedagang pasar Ciwidey tapi tidak mendapatkan hasil.

Akhirnya pedagang mengambil sikap dengan menggugat Bupatinya sendiri ke Pengadilan Negeri Balebandung dengan Nomor Perkara: 154/Pdt.G/2017/PN-Blb.

Imbas dari ketidak-seriusan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk membela kepentingan rakyat, selama 15 tahun nasib para pedagang Pasar Ciwidey hingga kini terkatung-katung. (bung wir)

 

 

 

http://www.soreangonline.com/2018/02/pedagang-pasar-ciwidey-tolak-eksepsi-tergugat-bupati-bandung/