Senin, 16 Juli 2018 | 21:09 WIB

ALASKA ”TOLAK MANTAN NAPI KORUPTOR JADI CALEG”

foto

Administrator

dokument

SOREANGONLINE-Berdasarkan data, napi koruptor yang akan ikut menjadi caleg 2019 akan semakin banyak dan meningkat.

Pada tahun 2016, terdapat 1.101 tersangka kasus pidana korupsi dengan kerugian negara hingga mencapai Rp 1,5 triliun. Dan, jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2017 dengan 1.298 tersangka kasus korupsi yang mengakibatkan peningkatan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun.

Oleh karenanya, Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA) yang terdiri dari Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik), bersama CBA (Center For Budget Analysis), meminta kepada KPU untuk tetap berjihad melawan koruptor dengan cara melarang eks napi korupsi sebagai anggota legislatif.

“Kalau mantan napi koruptor tidak dilarang menjadi Caleg, maka bisa-bisa partai politik dikuasai oleh mantan para koruptor, yang bukan hanya merusak partai politik, tapi juga bisa merusak lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat. Atau, tahun 2019, lembaga legislatif bukan lagi sebagai lembaga perwakilan rakyat, tapi sudah berubah menjadi lembaga perwakilan koruptor,” tegas Adri Zulpianto, S.H., Koordinator ALASKA, pada Soreangonline.com, Kamis (31/05/2018).

Adri mengungkapkan alasan lain kenapa napi korupsi harus dilarang menjadi caleg. Menurutnya karena jika dibiarkan mereka jadi caleg, merupakan bentuk ketidakadilan bagi caleg miskin. Ditengarai mantan napi korupsi ini masih memiliki harta kekayaan tersembunyi dan melimpah yang bisa mempengaruhi para pemilih.

Adri menjabarkan, pada saat mantan napi korupsi diproses hukum, para penyidik tidak menggunakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada banyak tersangka koruptor. Sehingga harta tersangka korupsi ini masih aman tersimpan untuk modal politik.

“Selain itu, kami menengarai harta kekayaan napi koruptor ini bisa digunakan sebagai modal untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Harta kekayaan ini juga bisa digunakan untuk mempengaruhi masyarakat agar mereka dapat terpilih dibandingkan dengan caleg miskin atau dhuafa,” katanya.

“Karena itu, kami dari ALASKA menolak mantan napi koruptor menjadi Caleg. Mereka tidak pantas mewakili rakyat, karena mantan napi ini sudah memiliki dosa besar terhadap masyarakat. Dosa besar tersebut diperlihatkan ketika mereka mencuri uang rakyat dan memiskinkan rakyat,” tegas Adri. (bung wir)