Senin, 10 Desember 2018 | 03:53 WIB

RPJB : Pecat Menteri Yang Terbukti Melanggar Kedaulatan Rakyat.

foto

Administrator

dokument

PROJOID,  K etua Relawan Jokowi dari organ Relawan Penggerak Jakarta Baru mendukung penggantian menteri-menteri yang diduga melanggar kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam, energi dan mineral di Indonesia.

Ketua RPJB Pitono Adhi menyatakan organ relawan pendukung Presiden Jokowi/JK mendukung penggantian para Menteri Rini Suwandi dan Menteri Energi, Sumber Daya dan Mineral, Sudirman Said serta Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan jika terbukti telah melakukan pelanggaran kedaulatan rakyat dalam memanfaatkan sumber daya alam negara.

RPJB merupakan salah satu organ relawan pendukung Jokowi sejak masa Pemilihan Gubernur Jakarta 2012 dan berlanjut hingga Jokowi menjadi Presiden.

Dalam rilis yang dikirim Senin 23/11/2015 kepada media di Jakarta Pitono Adhi dari RPJB menyatakan bahwa peristiwa pencatutan nama baik Presiden dan Wakil Presiden yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR RI Setya Novanto harus segera diproses Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD agar rakyat jelas melihat kebusukan para politisi yang terlibat.

“Ini agar rakyat menjadi mengerti upaya mencatut nama Presiden dan Wapres untuk dugaan kepentingan pribadi mereka seperti dalam transkrip adalah perbuatan tercela dan tak pantas dilakukan yang mengarah kepada penipuan. Tidak heran presiden sangat marah dalam kasus ini,” kata Pitono. “Hingga Presiden Jokowi berkata seperti dikutip pelapor  Menteri EDSM  “ora sudi” aku…” ujarnya.

Menurut Pitono apabila berujung pada perlunya penggantian para menteri yang terlibat dan tampak sebagai parasit Nawacita maka itu merupakan hak prerogatif Presiden untuk mengganti para menterinya.

“Apabila terjadi penggantian Menteri RS, SS dan LBP dalam reshuffle Jilid 2 mendatang itu adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Namun kami relawan Jokowi sebagai bagian rakyat Indonesia mendukung penggantian para menteri dan pejabat anti Nawacita dengan mereka yang mendukung dan paham Nawacita,” kata Pitono.

Nawacita adalah sembilan program prioritas pemerintahan Presiden Jokowi/JK mewujudkan Indonesia termasuk membuat rakyat  makin sejahtera, pemerintahan anti korupsi dan kehadiran negara dalam mendukung keperluan rakyat.

Pitono Adhi juga menyerukan proses di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dalam kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres berjalan transparan dan menghasilkan putusan sesuai etika, norma ketatanegaraan dan hukum.

“MKD harus memproses Ketua DPR SN dan pihak-pihak yang disebut termasuk Luhut, Darmo, Menteri ESDM SS dan pihak Freeport agar terungkap secara jelas apa sesungguhnya yang terjadi dalam pertemuan-pertemuan itu. Kita tahu bahwa para pemburu rente telah membuat ekonomi Indonesia boros, tidak efisien dan itu berbau koruptif dan kolutif. Maka MKD harus membongkar itu semua,” kata Pitono.

“Saatnya kita tahu seberapa jujur para politisi ini. Apakah mereka bekerja untuk negara atau bagian dari politisi busuk dan pembegal Nawacita yuang harus dicopot,” kata Pitono.

“Harapan rakyat agar MKD membedah transkrip ini sangat besar. Misalnya bisa kita lihat dari banyaknya ungkapan kekecewaan rakyat melalui sosial media agar MKD dapat menuntaskan kasus  pencatutan nama baik Presiden dan Wapres ini dengan cepat dan jelas,” kata Pitono.

“Pasti akan ada tindakan yang akan membuat rakyat makin mengerti seruan Presiden Jokowi selama ini bahwa dimana-mana di Indonesia ini mafia terus bekerja menghancurkan sendi-sendi ekonomi Indonesia hanya untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya. Mereka menumpuk kekayaan dan tidak peduli masih ada sekitar 28 juta rakyat hidup dalam kemiskinan,” kata Pitono

Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Sudirman Said  telah melaporkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Ketua DPR Setya Novanto telah mencatut nama  Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Kasus pencatutan nama tersebut secara jelas memperlihatkan kebusukan politisi dalam memburu rente dan uang komisi yang diduga sumber kebangkrutan ekonomi negara selama ini.

“MKD dan Polri harus segera memulai penyidikan kasus ini,” kata Pitono Adhi. “Kita rakyat dan relawan harus sigap jika ada upaya mengabaikan dan melupakan hal penting dan utama tentang kontrak karya Freeport di Indonesia,” kata Pitono.

 Pitono juga mengajak relawan dam rakyat untuk jeli dan menganggap langkah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR ke MKD sebagai pahlawan. “Ini cuma langkah politis SS juga untuk melindungi kepentingannya karena ini jelas sarat kepentingan politis tentang KK Freeport,” kata Pitono.

“Kita rakyat serta relawan jangan mudah lupa dan jangan terlena seolah-olah Menteri ESDM Sudirman Said adalah pahlawan yang membuka kedok busuk politisi pemburu rente. Kita harus kritis ada apa SS membuka ini saat ramai pembicaraan tentang reshufle kabinet Jilid 2. Yang pasti kita tahu kinerja Menteri ESDM dan Menteri RS sedang disorot menjelang reshufle Kabinet Jilid 2 mendatang,” ujar Pitono.

Pitono mengajak rakyat dan organ relawan bersatu dan mendorong agar para menteri Kabinet Kerja menjalankan Nawacita dan mendorong penggantian menteri-menteri yang tidak bekerja sesuai dengan Nawacita. “Ada pejabat yang belerja baik sesuai Nawacita ada juga yang parasit Nawacita,” kata Pitono

“Ayo kita dukung Presiden melaksanakan Nawacita. Presiden tahu pejabat menteri cerdas yang melaksanakan Nawacita dan para pejabat Nawacita gadungan. Kita dukung KK Freeport yang baru demi kepentingan rakyat Indonesia,” kata Pitono Adhi. (END)

http://www.projo.id/berita-projo/politik/rpjb-pecat-menteri-yang-terbukti-melanggar-kedaulatan-rakyat/