Jumat, 21 Sepember 2018 | 21:43 WIB

Bamsoet Pastikan Anggota DPR Tidak Ada yang Kebal Hukum

foto

Administrator

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

Undang Undang MD3 telah resmi disahkan DPR. Hanya saja, UU itu menjadi polemik, karena DPR kembali menghidupkan hak imunitas lewat Pasal 245 UU MD3.

Dimana, Pasal itu menyebut wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memberikan pertimbangan terhadap proses hukum yang menjerat anggota Dewan.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam pidato penutupan masa sidang DPR menegaskan bahwa lembaganya tidak anti kritik.

Dia meyakinkan meski DPR memiliki pasal mengenai hak imunitas, bukan berarti anggota DPR RI kebal terhadap hukum.

“Masyarakat tidak perlu khawatir dengan hak imunitas anggota DPR. Itu bukan berarti kami, atau anggota DPR kebal hukum atau berada di atas hukum. Pimpinan dewan ingin menegaskan DPR tidak anti kritik,” kata Bamsoet di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/02/18).

Politikus Golkar ini juga menegaskan, sebagai wakil rakyat DPR RI tidak boleh menutup mata.

Bahkan dia menyebut, akan membuat lomba kritik untuk DPR RI agar masyarakat percaya bahwa DPR RI tidak anti terhadap kritik.

“Kita tidak boleh menutup mata atas kritik. Bahkan jika perlu DPR akan membuat lomba kritik DPR terbaik. Dengan dewan juri dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat dan pemerhati kebijakan publik. Ada hadiahnya, nggak usah khawatir,” ucapnya.

Pasal 122 huruf k tegas menyebut pengkritik DPR dapat dipidana. Dalam hal ini, adalah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR diberi tugas untuk menjalankan wewenang UU MD3 itu.

“Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR,” bunyi pasal 122 huruf k tersebut.

Soal imunitas, Pasal 245 mengatur tentang mekanisme pemanggilan anggota DPR oleh penegak hukum. Semua anggota DPR, jika dipanggil penegak hukum, harus mendapat izin tertulis dari Presiden RI setelah sebelumnya mendapat pertimbangan dari MKD DPR. Aturan ini tak berlaku anda anggota DPR terjerat tindak pidana khusus. Selain itu, aturan ini sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. [ipk]

https://telusur.co.id/2018/02/14/bamsoet-pastikan-anggota-dpr-tidak-ada-yang-kebal-hukum/