Jumat, 21 Sepember 2018 | 21:44 WIB

Perlu Kerja Sama Pihak Terkait Cegah Dana Asing di Pemilu dan Pilkada

foto

Administrator

Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si.

MENERIMA dan menggunakan dana asing dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilarang oleh aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama seluruh pihak terkait guna mencegah masuknya dana asing dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Tanah Air. 

Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kemendagri Bahtiar menilai, penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat menjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan kepolisian guna mencegah dan mengawasi masuknya dalam asing dalam Pemilu dan Pilkada.

“Apalagi untuk mengawasi ini sudah ada tim Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) yang ikut mengawasi. Prinsipnya bila ditemukan aliran dana yang mencurigakan dalam jumlah yang besar, Bawaslu bisa meminta kepada PPATK untuk mengawasi,” kata Bahtiar di Jakarta, Sabtu (10/2/2018).

Bahtiar mengatakan, KPU sendiri sudah memerinci jenis-jenis sumbangan apa saja yang bisa diterima oleh peserta Pemilu dan Pilkada, baik partai politik (parpol) maupun pasangan calon. Sumbangan dari asing sendiri telah diatur dan dilarang. Salah satu tujuannya adalah agar tidak ada campur tangan asing dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Tanah Air.

“Kalau kami mendapatkan laporan adanya penggunaan dana asing oleh peserta Pemilu dan Pilkada, tentu akan kami teruskan laporan itu ke Bawaslu,” kata Bahtiar.

Bahtiar berharap, Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu 2019 dapat berlangsung dengan sukses, aman, dan lancar. Termasuk, tidak adanya aliran dana asing yang diterima oleh peserta Pemilu dan Pilkada.

“Saya berharap Pilkada dan Pemilu nanti berlangsung luber dan jurdil, semua peserta dapat mentaati aturan yang ada, mencegah berbagai potensi pelanggaran, adu visi misi dan gagasan, mencegah ujaran kebencian berbau SARA dan fitnah,” ujarnya. (*)

PENULIS : ADRIAN SYAHALAM | EDITOR : AA ICHSAN

http://www.zonalima.com/artikel/14454/Perlu-Kerja-Sama-Pihak-Terkait-Cegah-Dana-Asing-di-Pemilu-dan-Pilkada/