Senin, 20 Agustus 2018 | 12:39 WIB

Gubernur Kalteng : Pengamanan Pilkada Tanggungjawab Bersama.

foto

Administrator

Foto: Humas Pemprov Kalteng

PALANGKA RAYA-  Gubernur Kalimantan Tengah H.Sugianto Sabran mengatakan, penyelenggaraan Pilkada 2018 memiliki potensi kerawanan yang memerlukan perhatian serius semua pihak. Kerawanan tersebut dapat terjadi dalam setiap pelaksanaan Pilkada berupa tindak pidana Pilkada, tindak pidana umum, money politic, black campaign, penghinaan dan pencemaran nama baik, intimidasi terhadap calon pemilih serta aksi protes dan unjuk rasa maupun bentuk kerawanan yang lainnya.

Untuk mengatasi kerawanan tersebut memerlukan sinerjitas dan soliditas instansi pemerintah dan penyelenggara Pilkada sehingga dapat mengelola situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan baik selama pelaksanaan Pilkada serentak.

Gubernur Kalimantan Tengah mengemukakan hal itu dalam sambutan tertulisnya dibacakan Wakil Gubernur Habib H.Said Ismail pada acara Rapat Pimpinan TNI / Polri se - Kalimantan Tengah di Palangka Raya hari Kamis (8/2).

Sugianto Sabran menegaskan, Rapim TNI – Polri se – Kalimantan Tengah tahun 2018 memiliki makna strategis karena dilaksanakan bersamaan dengan kesiapan semua pihak dalam menghadapi pengamanan Pilkada serentak termasuk Pilkada di 10 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah.

Rapim TNI – Polri se – Kalteng 2018 yang mengambil tema “Dilandasi Dengan Sinerjitas, Soliditas dan Profesionalitas, TNI-Polri Siap Mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2018 Dalam Rangka Menjamin Kelangsungan Pembangunan Di Provinsi Kalimantan Tengah” tersebut menurut Sugianto Sabran mengandung dua substansi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengamanan Pilkada serentak 2018. Pertama, terjalinnya sinerjitas dan soliditas TNI-Polri dalam hal ini Polda Kalteng yang di back up oleh kekuatan personil dari KOREM 102 Panju Panjung bersama instansi terkait lainnya untuk mengelola dan memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diembannya secara profesional, khususnya selama rangkaian kegiatan Pilkada serentak 2018. Kedua, keterpaduan unsur pengamanan, penyelenggara Pilkada, pemerintah daerah maupun stake holders sangat dibutuhkan untuk mengelola segala bentuk potensi kerawanan yang mungkin terjadi.

Sehubungan dengan Rapim TNI – Polri se-Kalimantan  Tengah 2018 tersebut gubernur Kalteng Sugianto Sabran menekankan 5 hal penting sebagai pedomaan antara lain melakukan pemetaan kerawanan dan deteksi dini untuk mengetahui dinamika yang berkembang di lingkungan masyarakat sehingga setiap permasalahan yang berpotensi mengganggu jalannya Pilkada dapat diantisipasi sedini mungkin dan  dampaknya tidak lebih luas.

Selain itu meningkatkan kerjasama yang harmonis antara Polri dan TNI dengan penyelenggara Pilkada maupun segenap komponen masyarakat lainnya guna mewujudkan sinerjitas dalam rangka pengamanan Pilkada serta menjaga komitmen, netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis dalam penyelenggaraan Pilkada 2018./// Humas Kalteng

Sumber :Puspen Kemendagri

http://www.kemendagri.go.id/news/2018/02/09/gubernur-kalteng-pengamanan-pilkada-tanggungjawab-bersama