Sabtu, 20 Oktober 2018 | 10:23 WIB

HARI JADI KAB. BANDUNG KE 377, TINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT

foto

Administrator

Dasep Kurnia Gunarudin, SH,MM

SOREANGONLINE-“Rakyat berharap, hari jadi Kabupaten Bandung yang semakin tua ini membuat para penyelenggara pemerintah menjadi dewasa dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Peringatan hari jadi Kabupaten Bandung ke 377 yang digelar Jumat, 20 April 2018 ini harus dijadikan moment bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Bandung mampu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Kemudian, bagaimana pemerintah Kabupaten Bandung mampu meramu jurus-jurus jitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam tatanan yang lebih realistik sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakatnya.

Selama ini masyarakatnya harus terus menunggu dan berharap pemerintahnya hadir menolong dan membantu keadaan yang dirasakan semakin sulit. Bahkan, selalu kalah bersaing dengan kekuatan corporasi yang semakin mempersempit ruang gerak masyarakat lemah.

Semisal, Pemerintah Kabupaten Bandung sepantasnya hadir bagi Desa Patengan Rancabali sebagai pelaku usaha wisata rakyat yang didesak mundur oleh hadirnya Pemodal besar seperti PT Prakarsa dengan Glampingnya.

Lantas, bagaimana nasib para pedagang pasar Ciwidey yang sudah 16 tahun menjadi korban sebuah kebijakan pemerintahan lalu.

Bagaimana pemda mencari solusi bagi para petani sayuran yang selama ini menggantungkan hidupnya dari usaha dengan menggunakan lahan–lahan perhutani yang sekarang diberhentikan total. Akibatnya, ribuan orang kehilangan mencari nafkah.

Peran Pemkab Bandung yang seharusnya dominan, ternyata tidak mampu menjalankan tugas mulianya untuk mensejahterakan rakyat, yang terjadi adalah pemerintah yang dipilih oleh rakyat telah mengabaikan dan menyalahgunakan kepercayaan rakyat.

Akibatnya timbul berbagai masalah yang sulit dipecahkan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, keberpihakan terhadap rakyat kecil hampir tidak terlihat serta pelayanan publik tidak memuaskan masyarakat.

Selain itu, penggunaan anggaran untuk hal hal yang tidak ada korelasinya dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan keberpihakan terhadap rakyat harus segera dihentikan.

Pemerintah Kabupaten Bandung harus memiliki beberapa ciri-ciri ataupun karakteristik. Pada umumnya karakteristik tersebut dapat merujuk pada World Bank, yakni

“(a) predictable, open and enlightened policy-making, (b) a bureaucracyimbued with a professional ethos acting in furtherance of the public good, (c) the rule of law and (d) transparent process and a strong civil society participating in public affairs”.

Atau halnya dengan UN Economic & Social Commission for Asia & the Pacific sebagaimana dikutip oleh Ishan Krishna Saikia yang menyebutkan “good governance has eight major characteristics. It is participatory, consensus oriented, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, equitable and inclusive and follows the rule of law.

Atau prinsip-prinsif lokal yang tidak kalah hebatnya yakni SABILULUNGAN yang kesemuanya harus bermuara pada meningkatnya kesejahteraan rakyat kabupaten Bandung dari setiap peringatan hari jadi dari tahun ke tahun. (Dasep Kurnia Gunarudin, SH,MM )