Senin, 10 Desember 2018 | 03:52 WIB

“BU KADES INI ADA TITIPAN AMPLOP RP 15 JUTA, LAPOR KE KPK”

foto

Administrator

Mantan Komisioner KPK DR, Moch. Jasin, M.M.,M.H. tengah memberikan paparan pada bintek kepala desa se Kabupaten Indramayu di Hotel Grand Tjokro Bandung. (bung wir)

SOREANGONLINE-“Bu kades ini ada amplop 15 juta, titipan. Nah yang begini teh ibu harus lapor ke KPK, karena lebih dari Rp 10 Juta harus dilaporkan ke KPK. Nanti KPK-nya setor ke kas daerah,” ujar Asintel kejati Jabar, Suharso, S.H., M.H., dalam bimbingan teknis kepala desa se Kabupaten Indramayu di Hotel Grand Tjokro, Cihampelas, Bandung, Selasa-Kamis 6-8 Maret 2018.

Dalam lingkup yang lebih besar, kata Suharso mencontohkan, ada direktur bank yang ditahan akibat melanggar undang-undang tersebut.

“Ia menandatangani pinjaman bank yang nilainya jauh lebih besar dari aset yang dijaminkan. Kalau lancar tidak ada masalah. Kalau macet? Ia sudah menguntungkan orang lain, tapi merugikan negara,” ujarnya.

Pembicara lainnya, Panit I Unit III Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jabar AKP Suprianta, S.H., mengungkapkan hal yang sama. Tidak sedikit pelaku tindak pidana korupsi tidak mengetahui yang dilakukannya itu menabrak aturan dan merugikan negara.

“Kuncinya sebetulnya sederhana, mereka punya niat yang sungguh, menjalankan tugas sesuai dengan aturan, tidak berusaha memperkaya diri dan tidak menyembunyikan uang negara,” ungkapnya.

Ia mencontohkan untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 seharusnya di swakelola kalau di desa-desa. “Tapi karena ketidaktahuan, kepala desa menyerahkannya kepada pihak ketiga. Ini jelas melanggar undang-undang dan bisa dikenakan pasal tindak pidana korupsi,” tandasnya. (bung wir)