Selasa, 19 Juni 2018 | 11:59 WIB

PENGURUGAN TANAH PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KAB. BANDUNG TETAP BERLANGSUNG

foto

Administrator

Tanah urugan berceceran di jalan sekitar 50 meter dari kantor Dishub Kab. Bandung, Selasa 6 Maret 2018, pukul 13.05 WIB (Foto : Qorry Moa)

SOREANGONLINE-Disinyalir masih ada proyek pembangunan perumahan di wilayah Kab. Bandung tanpa dilengkapi izin. Para pengembang diduga hanya mengantongi surat rekomendasi dari RT, RW, Desa dan Kecamatan.

Sebelumnya, Kepala  Bidang Bagunan Gedung Dinas PUPR Kab. Bandung, H Cendra Tresnayadi, ST, saat ditemui warga, mengatakan seharusnya pihak pengembang belum bisa melakukan aktifitas apapun termasuk pengurugan (pematangan lahan) sebelum mengantongi izin.

Sementara, temuan dilapangan, masih ada proyek pembangunan perumahan yang dilaksanakan tanpa dilengkapi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) atau UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Pasalnya, setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL dan wajib memiliki Izin Lingkungan (Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) barang siapa yang melanggar dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1. 000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. (Pasal 109 ayat (1) UUPPLH)

Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Publik berharap Bupati Bandung Dadang Naser memerintahkan jajarannya seperti Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perizinan dan Satpol PP Kab. Bandung turun kelapangan melakukan pengecekan langsung.

Sebelumnya, Kasatpol PP Kab. Bandung, Usman Sayogie mengatakan, pihaknya sempat mengundang sejumlah pengembang yang diduga belum mengantogi izin, yaitu Prima Amerta Residence dan developer PT KSS yang berlokasi di Kampung Gandasoli, Desa Gandasari, Kec. Katapang Kab. Bandung.

Hasil verifikasi, lanjut Usman, pihak pengembang berencana membangun 241 unit type 40, 45 dan 54 diatas tanah 4 Ha.”Di berita acara pemeriksaan, pihak pengembang bersedia menghentikan segala kegiatan sebelum perizinan dilengkapi,” tuturnya. (bung wir)

http://www.soreangonline.com/2018/03/pengurugan-tanah-pembangunan-perumahan-di-kab-bandung-tetap-berlangsung/