Senin, 16 Juli 2018 | 21:06 WIB

BUPATI RITA WIDYASARI DIVONIS 10 TAHUN PENJARA

foto

Administrator

Rita Widyasari di Pengadilan Tipikor, Jakarta. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Bupati nonaktif Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari divonis 10 tahun penjara dengan denda Rp 600 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Rita terbukti menerima suap dan gratifikasi bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin. Sedangkan Khairudin divonis 8 tahun penjara dengan denda Rp 300 juta subsidair 3 bulan kurungan.

“Terdakwa Rita Widyasari dan Khairudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ujar ketua majelis hakim Sugiyanto membacakan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (6/7).

Rita bersama Khairudin dinilai terbukti menerima gratifikasi dari para pemohon izin dan kontraktor di Pemerintah Kabupaten Kukar sebesar Rp 110.720.440.000. Uang itu ia terima selama menjabat sebagai bupati, dalam kurun Juni 2010 hingga Agustus 2017.

“Penerimaan gratifikasi berhubungan dengan jabatan dan tugas fakta hukum, bertempat di rumahnya di Tenggarong, Hotel Balikpapan, Hotel Tenggarong dan ATM Mandiri Tenggarong dengan total Rp 110.720.440.000,” ujar hakim.

Penerimaan uang itu berawal saat Rita terpilih menjadi Bupati Kukar periode 2010-2015. Saat itu, Rita meminta Khairudin yang juga menjadi tim pemenangannya, untuk mengurusi uang perizinan proyek-proyek di Pemkab Kukar.

Dalam kurun waktu tersebut, Khairudin menyampaikan ke sejumlah kepala dinas agar memenuhi permintaan Rita. Yakni, memungut sejumlah uang kepada para pemohon dan rekanan proyek pada Pemkab Kukar.

Nilai gratifikasi tersebut berbeda dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jika mengacu pada surat dakwaan, jaksa menduga Rita dan Khairudin menerima gratifikasi sebesar Rp 469,4 miliar. Lalu pada pembacaan tuntutan, nilai gratifikasi tersebut menjadi Rp 248,9 miliar.

Hakim pun membeberkan hal-hal memberatkan yang membuat Rita divonis 10 tahun penjara. Antara lain, perbuatannya yang dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, dan statusmya sebagai bupati yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat Kukar dan Indonesia.

Sementara sikapnya yang sopan di persidangan dan belum pernah dihukum, menjadi poin-poin yang meringankan hukuman Rita. (wir/kum)