Jumat, 21 Sepember 2018 | 21:45 WIB

PENYUAP BUPATI BANDUNG BARAT DIADILI DI TIPIKOR BANDUNG

foto

Administrator

dokument

Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung menggelar sidang  kasus korupsi penerimaan hadiah atau janji kepada Bupati Bandung Barat Abubakar, Rabu 4 Juli 2018.

Pada persidangan ini Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan terdakwa mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Bandung Barat, Asep Hikayat.

Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp 110.000.000,- kepada H. Abu bakar selaku Bupati KBB.  Perbuatan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) ini  melanggar Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Akibatnya terdakwa diancam dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Kedua Pasal 13 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Surat Dakwaan No. 54/TUT.01.04/06/2018 itu  dibacakan oleh Penuntut Umum KPK Budi Nugraha, Trimulyono, M. Riduan, Feby Dwiyandospendy, Tito Jaelani, Luki Dwi Nugroho dan Dormian.

Terdakwa telah memberikan uang tunai tersebut dari Kepala Dinas/SKPD guna kepentingan pencalonan Elin Suharliah istri H. Abubakar Bupati KBB dan Maman Sulaiman Sunjaya melalui  Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati (WLW), dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adityo (ADY) untuk tetap mempertahankan jabatan terdakwa selaku Kepala BKPSDM KBB.

Menindaklanjuti permintaan Abubakar, kemudian Wety memerintahkan kepada stafnya Caca Permana,  sedangkan  Adyoto menyuruh stafnya Aang Nugraha.

Dalam pertemuan dengan Abubakar dirumahnya  di Lembang Januari 2018, Bupati KBB itu menyampaikan kembali kepada Wety dan Adyoto dengan mengatakan, “Tolong dibantu untuk mengumpulkan SKPD-SKPD dan tanyakan apa SKPD bisa membantu dan berapa dibantunya ? “.

Permintaan H. Abubakar tersebut disanggupi oleh keduanya agar para Kepala SKPD mau mengikuti perintahnya.

Bahkan, H. Abubakar dalam beberapa kesempatan berulangkali mengatakan, kalau tidak bisa dibina,  maka akan dibiasakan artinya kalau tidak loyal maka akan dipindahkan atau diganti jabatannya.

Sebagai perwujudan loyalitas terdakwa agar jabatannya tetap dipertahankan, terdakwa kemudian menyerahkan sejumlah uang secara bertahap melalui Weti ataupun Caca Permana bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah KBB yang semuanya berjumlah tak kurang dari Rp 110.000.000,-.

Sidang yang dipimpin Fuad Muhammadi, SH.,MH tersebut akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda pemeriksaan para saksi karena terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/Nota Keberatan. (bung wir/sumber indofaktaonline)