Senin, 20 Agustus 2018 | 12:40 WIB

PEMANGGILAN PAKSA OLEH DPR AKAN MEMBAHAYAKAN

foto

Administrator

dokument

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar selaku ahli Pemohon memberikan keterangannya dalam sidang lanjutan uji materiil Undang – Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), Kamis (19/4) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ganie.

 SOREANGONLINE-Pemanggilan paksa oleh DPR seperti yang tercantum dalam Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) seharusnya dikaitkan dengan fungsi pengawasan yang secara konsepsi ditujukan kepada pemerintah.

 “Jika dimaknai setiap orang dapat dipanggil secara paksa dalam rangka DPR menjalankan wewenang dan tugasnya, justru akan membahayakan,” ujar pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar selaku ahli Pemohon dalam sidang uji UU MD3, Kamis 19 April 2018.

 Zainal menyebut seharusnya pasal a quo dikembalikan kepada konsep pengawasan pemerintah oleh DPR. Konsep pengawasan DPR ditujukan ke rakyat justru tak sesuai dengan fungsi dan peran DPR.

Pengawasan yang sedari awal memang hanya ditujukan kepada pemerintah. Bahkan pun dimaknai dalam rangka menjalankan undang-undang, ini hanya ditujukan kepada pemerintah dalam menjalankan undang-undang dalam fungsi pemerintahan.

 “Jika mau diterapkan, maka hanya diterapkan terhadap orang yang sedang dilakukan upaya penyelidikan atau angket terhadapnya,” ujarnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman tersebut seperti dirilis humas MK.

 Zainal menambahkan menyebut Pasal 73 ayat (3), (4), (5) dan (6) menggambarkan penguatan konsep pemanggilan paksa bagi orang yang dinilai menghina martabat DPR. Ini proses hukum pada pelanggar hukum adalah ranah penegak hukum. http://www.soreangonline.com/2018/04/pemanggilan-paksa-oleh-dpr-akan-membahayakan/