Selasa, 10 Desember 2019 | 11:23 WIB

MAKAN UANG BBM RP 1,8 M, TIGA PEJABAT KBB DITAHAN KEJARI BALE BANDUNG

foto

Administrator

dokument

Tiga orang pejabat dilingkungan UPT Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat (KBB), resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bale Bandung. Ketiganya adalah berinisial AAH, AS dan AN.

Kasie Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Deddy Yuliansyah Rasyid mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan serta penahanan terhadap tiga tersangka di lingkungan UPT Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup yang kasusnya sendiri terjadi pada Tahun 2016 lalu.

“Ketiganya telah melakukan tindak pindana korupsi penyelewengan anggaran BBM dan perawatan tahun 2016 di UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat,” kata Deddy kepada wartawan, Jumat (19/7).

Kasus yang menyeret ke tiga pejabat tersebut, kata Deddy, berawal dari temuan adanya anggaran untuk belanja bahan bakar minyak (BBM) dan perawatan kendaraan di lingkungan UPT tersebut.

Untuk belanja BBM sebesar Rp 4.383.775.000,- sedangkan untuk anggaran biaya perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp 1.483.270.000,-

Dari anggaran tersebut, katanya lebih lanjut, ketiganya mencairkan seluruhnya namun sebagian digunakan untuk kepentingan mereka masing-masing yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Modusnya seolah-olah biaya tersebut sudah diberikan kepada sopir pengangkut sampah dengan ritase yang telah digelembungkan, dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya, dan telah membuat SPJ berdasarkan bukti-bukti pembelian yang dipalsukan. Akibat perbuatan mereka itu, negara dirugikan sebesar Rp 1.748.950.150,-,” paparnya.

Pihak Kejaksaan Negeri Bale Bandung, katanya, akan melakukan penyidikan lagi karena bisa saja kerugian negara lebih dari jumlah tersebut.

“Untuk hukuman yang disangkakan yakni UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2, 3 serta 9 yang sanksi hukumnya dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00),” ujar Dedi. (bal/bung wir)